JEMBER, 21 AGUSTUS 2026 – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pulung Chausar meraih penghargaan The Public Trust and Collaborative Communication Leadership Award 2026 atas kepemimpinannya mengembangkan komunikasi kolaboratif sekaligus menjadikan humas sebagai jembatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penghargaan tersebut diterima Pulung dalam ajang Jawa Pos Radar Jember Awards 2026 yang digelar di Hotel Fortuna Grande Jember, Kamis (20/8).
Penghargaan diberikan atas dedikasi dan komitmen Pulung dalam membangun serta mengawal komunikasi publik di Jawa Timur melalui pendekatan yang kolaboratif, inklusif, dan partisipatif.
Ajang Jawa Pos Radar Jember Awards 2026 yang mengusung tema “Innovating for Impact” tersebut memberikan apresiasi kepada para pemimpin dan figur yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pulung dinilai berhasil membangun tata kelola komunikasi pemerintahan yang menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama. Ia juga dinilai mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix yang menyinergikan pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, dan komunitas, sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat.
Di bawah kepemimpinannya, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur terus mendorong transformasi kehumasan pemerintah agar tidak berhenti sebagai penyampai informasi. Komunikasi publik diarahkan untuk menjelaskan konteks dan manfaat kebijakan, membangun pemahaman, menghadirkan ruang dialog, serta menyerap aspirasi masyarakat.
Atas penghargaan tersebut, Pulung menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa komunikasi kolaboratif menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Komunikasi publik bukan semata-mata tentang seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi seberapa besar komunikasi itu mampu menghadirkan pemahaman, membuka ruang partisipasi, dan pada akhirnya membangun kepercayaan publik,” kata Pulung.
Menurutnya, keberhasilan komunikasi pemerintahan tidak dapat diukur hanya dari derasnya arus informasi yang disebarluaskan. Komunikasi harus mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat, menerjemahkan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menyediakan ruang bagi publik untuk memberikan respons dan masukan.
Pemerintah, lanjut Pulung, tidak cukup hanya berbicara, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk mendengar, memahami aspirasi, dan memberikan respons. Melalui komunikasi dua arah, hubungan pemerintah dan masyarakat dapat dibangun secara lebih terbuka, setara, dan bermakna.
“Humas itu merupakan jembatan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab kepercayaan publik merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, komunikasi pemerintah harus dibangun secara terbuka, konsisten, kredibel, humanis, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam praktiknya, Biro Adpim Jatim terus memperkuat sinergi komunikasi dengan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat.
“Pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat memiliki perspektif serta kekuatan masing-masing. Ketika semua elemen tersebut dapat kita orkestrasi dalam semangat kolaborasi, komunikasi pemerintah akan menjadi lebih kuat, inklusif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pulung secara khusus menekankan pentingnya merawat hubungan yang sehat, profesional, dan produktif antara pemerintah dengan media massa. Menurutnya, pers bukan sekadar saluran penyebarluasan informasi maupun rilis pemerintah, melainkan mitra kritis-strategis dalam menjaga kualitas ruang publik.
Media juga memiliki fungsi penting dalam menyampaikan perspektif masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola serta pelayanan publik.
“Kami menempatkan media sebagai mitra strategis. Pemerintah membutuhkan media untuk menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Di sisi lain, kritik, masukan, dan perspektif publik yang disampaikan melalui media merupakan cermin penting bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan,” tuturnya.
Menurut Pulung, hubungan pemerintah dan media harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang terbuka, berimbang, profesional, dan saling menghormati peran masing-masing. Dengan hubungan tersebut, informasi publik dapat tersampaikan secara jernih tanpa mengabaikan independensi dan fungsi kritis pers.
Ia menambahkan, tantangan komunikasi pemerintahan semakin kompleks seiring perubahan lanskap media dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Informasi bergerak dalam hitungan detik, sedangkan masyarakat memiliki semakin banyak ruang untuk menyampaikan tanggapan, kritik, dan aspirasi secara langsung.
Situasi tersebut menuntut insan humas pemerintah untuk terus beradaptasi. Humas tidak cukup hanya piawai memproduksi dan menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membaca isu, menjaga akurasi, memahami dinamika masyarakat, serta merespons perkembangan secara cepat dan tepat.
“Di tengah derasnya arus informasi, kecepatan memang penting, tetapi akurasi, kejernihan, dan empati jauh lebih menentukan. Humas pemerintah harus mampu menjembatani kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami sekaligus peka terhadap suara masyarakat,” tegasnya.
Pulung mengatakan, keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang jujur dan kredibel. Kritik yang disampaikan secara konstruktif tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, tetapi menjadi bahan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Komunikasi yang inklusif berarti memberikan ruang terhadap keberagaman pandangan. Pemerintah harus siap menerima kritik, mendengar perspektif yang berbeda, dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus berbenah,” katanya.
Atas penghargaan yang diterimanya, Pulung menyampaikan apresiasi kepada Jawa Pos Radar Jember. Ia menegaskan penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian personal, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur serta dukungan pimpinan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus energi bagi kami untuk terus berbenah. Saya memaknainya bukan sebagai penghargaan individu, tetapi sebagai apresiasi terhadap kerja kolektif seluruh tim dan seluruh mitra yang selama ini bersama-sama membangun komunikasi publik di Jawa Timur,” ungkapnya.
Ke depan, Pulung berharap sinergi antara pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat terus diperkuat. Komunikasi publik diharapkan tidak berhenti pada penyebarluasan informasi, tetapi mampu membangun pemahaman, partisipasi, serta rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan Jawa Timur.
“Tujuan komunikasi pemerintahan adalah menghadirkan kepercayaan. Kepercayaan tidak lahir dari komunikasi satu arah, tetapi dibangun melalui keterbukaan, konsistensi, kredibilitas, kemauan untuk mendengar, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
