Pemerintah Dorong Penguatan Sistem Pengukuran Nasional demi Kebijakan Publik yang Lebih Akurat dan Tepat Sasaran

JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan bahwa sistem pengukuran atau metrologi yang akurat dan tertelusur memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan publik berbasis data di tengah percepatan hilirisasi industri dan transformasi ekonomi digital nasional.

Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo menyampaikan bahwa kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada validitas data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, hasil pengukuran yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, metrologi saat ini tidak lagi sekadar urusan teknis pengukuran, melainkan telah berkembang menjadi bagian penting dalam mendukung perdagangan yang adil, perlindungan konsumen, peningkatan kualitas produk nasional, hingga pembangunan berkelanjutan.

BSN juga menilai penguatan ketertelusuran pengukuran nasional sangat dibutuhkan untuk menopang kebijakan hilirisasi industri. Standar pengukuran yang andal dinilai mampu memastikan produk industri Indonesia memenuhi spesifikasi internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar global dan mengurangi hambatan perdagangan.

Untuk memperkuat sistem tersebut, BSN melalui Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) terus meningkatkan infrastruktur metrologi nasional serta menjaga ketertelusuran pengukuran Indonesia terhadap Sistem Satuan Internasional atau SI.

Saat ini, SNSU BSN telah memiliki ratusan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional. Capaian tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap kualitas sistem pengukuran nasional Indonesia.

Selain mendukung sektor industri dan perdagangan, penguatan metrologi juga diarahkan untuk mendukung kebijakan lingkungan, transisi energi, hingga perlindungan konsumen melalui pengawasan alat ukur dan sistem transaksi yang lebih akurat dan transparan.

Pemerintah berharap penguatan sistem pengukuran nasional dapat menciptakan ekosistem industri dan perdagangan yang lebih terpercaya sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Sumber : InfoPublik